background

BERITA

DPR RI Minta Masukan UNHI Terkait RUU Dosen


Image

DALAM rangka Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang dosen, tim Komisi X DPR RI yang diketuai Bagus Prasetyo, SH.,MH., dan 4 anggota lainnya melakukan kunjungan kerja ke Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Senin (22/4) kemarin. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi dari para pimpinan Unhi Denpasar terkait persoalan yang dihadapi para dosen, serta menerima masukan terkait hal-hal yang perlu dibenahi, khususnya melalui RUU tentang dosen.

Tim Komisi X DPR RI diterima langsung oleh Rektor Unhi Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS., bersama Wakil Rektor I Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,MH., Wakil Rektor III Dr. Ir. I Wayan Muka, ST.,MT., dan sejumlah dosen, serta Kabag dan sekretaris Humas Unhi Denpasar di Ruang Sidang Rektorat Unhi Denpasar.

Ketua Tim Komisi X DPR RI, Bagus Prasetyo, SH.,MH., mengatakan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dianggap belum mengatur secara spesifik antara guru dan dosen, karena masih menyatukan konsepsi guru dan dosen. Padahal, antara guru dan dosen terdapat perbedaan di dalam kewajiban dan fungsinya. Apalagi, pendidikan merupakan pilar penting yang menopang pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Oleh karena itu, regulasi perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia. Pemisahan regulasi untuk guru dan dosen, menurutnya, dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Misalnya terkait kesejahteraan dosen yang berpengaruh terhadap mutu dan kualitas, tidak meratanya distribusi dosen, serta belum idealnya rasio antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, tata kelola administrasi dan birokrasi sertifikasi dosen juga belum konsisten. Syarat kepangkatan juga dinilai tidak seimbang dengan beban kerja dan beban administrasi bagi dosen dapat mengganggu konsentrasi dalam melakukan penelitian.

"Oleh karena itulah kami datang ke Unhi Denpasar untuk menampung aspirasi dan kritikan terhadap draf RUU tentang dosen yang sedang kami godok di Komisi X DPR yang konsen terhadap pengembangan dan kualitas SDM di pendidikan nasional ke depannya. Bahkan, untuk mendapatkan perbandingan masukan, hari ini (kemarin-red)kami juga mengunjungi Universitas Udayana. Hasilnya akan kami kembalikan dan laporkan ke Komisi X DPR RI yang ditargetkan rampung secepatnya,"tandas Bagus Prasetyo, Senin (22/4).

Rektor Unhi Denpasar, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. menyambut baik kedatangan Tim Komisi X DPR RI ke Unhi Denpasar. Hal ini membuktikan bahwa, Unhi Denpasar diperhitungkan dalam penyusunan draf RUU tentang dosen. Apalagi, RUU dosen ini tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas daya saing dosen. Hal ini dikarenakan sejauh ini, baik secara kuantitas maupun kualitas, SDM dosen di Indonesia masih di bawah standar. Sebab, dari 180.000 jumlah dosen yang ada di Indonesia, 60 % dosen tanpa jabatan akademik. Hal ini dikarenakan dosen tersebut belum memiliki sertifikat pendidik. Bahkan, 22 % dari jumlah dosen tersebut jenjang pendidikannya masih di bawah standar. "RUU dosen ini sangat wajar dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dosen, sehingga produktivitasnya seimbang.

 

Wakil Rektor III Unhi Denpsar, Dr. Ir. I Wayan Muka, ST.,MT., mengatakan yang menjadi permasalahan krusial di Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta adalah tentang kesejahteraan dosen dan dana untuk penelitian sangat minim. Oleh karena itu, diharapkan RUU tentang dosen yang tengah digodok bisa memberikan angin segar bagi dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Swasta, termasuk di Unhi Denpasar. HM